Kotamobagu

Pengelolaan Provinsi Untuk SMA Sederajat Tunggu MK

Pengelolaan Provinsi Untuk SMA Sederajat Tunggu MK
Rukmini Simbala

 

MONGONDOW.CO, Kotamobagu – Pemerintah Kabupaten/Kota masih harus menunggu kepastian soal pengambil alihan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi.

Pasalnya, Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengamanatkan pendidikan menengah diambil alih provinsi, masih ditinjau kembali oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan belum menghasilkan keputusan,

“ Kita masih menunggu karena masih berproses di MK,” kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Rukmi Simbala.

Jika SMA/SMK jadi dikelola provinsi, maka secara otomatis guru dan semua aset akan menjadi milik Pemerintah Provinsi Sulut. “Otomatis gurunya akan jadi pegawai provinsi. Untuk guru kontrak juga demikian. Penganggaran honor mereka sudah di provinsi,” ujarnya.

Ditambahkannya, pihaknya berencana merekrut guru kontrak yang baru untuk tingkat SMP dan SD, jika pengelolaan SMA/SMK serta guru PNS dan kontrak sudah dibawah kendali Pemprov Sulut. “Kalau jadi dikelola oleh provinsi, maka beban anggaran untuk pendidikan kita jadi berkurang, maka kita akan tambah lagi guru kontrak SMP dan SD untuk mengantisipasi kekurangan guru,” tambahnya.

Hal ini juga yang membuat Pemkot Kotamobagu siapkan program anak asuh pemda. Program itu akan dimulai tahun depan. (tr1)

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Most Popular

To Top