Bolmong

Penerbitan Sertifikat Warga Lalow,  BPN: Tunggu Rekomendasi Bupati

MONGONDOW. CO, Bolmong-Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), sudah cukup maksimal dalam menerbitkan rencana sertifikat lahan warga Lalow. Hal ini sebagai kompensasi pemerintah Bolmong terhadap warga yang terkena pelebaran jalan ibu Kota Lolak.

Menurut Kepala BPN Bolmong, Lily Suhartini Wonggo A.Ptnh, warga yang bermohon dalam daftar yang masuk di BPN ada sekitar 70 bidang tanah,  dan lagi berproses ada sekitar 38 bidang tanah.

“Kami tinggal tunggu rekomendasi Bupati,  sebab lahan yang ditempati warga merupakan milik Gadazera. Sehingga perlu rekom dari Bupati, “kata Lily,  Jumat (09/05).

Lanjutnya,  ada juga temuan BPN lahan yang sudah disertifikatkan,  tidak mungkin lahan yang sudah pernah terbit sertifikatnya lalu diterbitkan kembali.

“Untuk kelengkapan berkasnya, ini urusan Dinas PU Bolmong selaku pendamping warga. Kami BPN tugasnya menerbitian sertifikat sesuai dengan aturan yang ada, “kata Lily.

Lily pun menjelaskan,  surat tanah perlu dilengkapi sebab ini syarat penerbitan sertifikat,  apalagi lahan tersebut Milik PD Gadazera atau milik pemkab Bolmong.

“Kami harus tau asal usul lahan, agar tidak bermasalah kedepannya, “kata Lily,  yang penuh keakraban saat diwawancarai sejumlah wartawan.

Lily pun menghimbau,  kepada warga untuk tetap tenang,  karena sertifikat tersebut tetap terbit,  jika Bupati sudah rekomendasikan.

Sambil menambahkan,  tahun ini ada sekitar 18 ribu sertifikat yang telah diberikan secara gratis oleh BPN. 

“BPN terus terbitkan Sertifikat gratis di Bolmong raya, ini untuk menjalankan program Presiden Jokowi, “pungkas Lily,  ibu yang berjilbab tersebut. 

Sementara itu,  Kadis PU Chany Wayong mengatakan, pengadaan sertifikat warga telah dianggarkan dalam APBD Perubahan tahun 2018.

“Ini gratis sebab ini bagian kompensasi dari Pemkab Bolmong terhadap ganti rugi warga atas pelebaran jalan, “kata Wayong. 

Untuk itu,  Chany menghimbau,  kepada warga untuk tetap bersabar kepada warga sebab ini telah dianggarkan dalam APBD Perubahan. 

“Percayalah kepada pemerintah untuk biaya ukur dan biaya daftar sudah diselesaikan oleh Pemerintah,  saat ini lagi berproses di BPN. Karena persyaratan terbit sertifikat harus dipenuhi warga, “ungkap Chany. (Yono). 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berita Terbaru

To Top