Boltim

Pengadaa Barang Jasa Terkendala Penyesuaian Regulasi

MONGONDOW.CO, Boltim – Pemkab Boltim yang akan menerapkan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.3 untuk tender (pengadaan barang/jasa) tahun anggaran 2019, menemui kendala.

Kewajiban menggunakan aplikasi SPSE versi 4.3 sehubungan dengan lelah terbitnya UUN Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jasa Konstruksi dan berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring. Evaluasi dan Pengembangan Sistem informasi LKPP Nomor 20 Tahun 2018. Dengan demikian penggunan aplikasi SPSE di bawah versi 4.3 hanya sampai pada 31 Desember 2018

Penerapan aplikasi SPSE 4.3, muncul kendala baru yang dialami oleh setiap pejabat pembuat komitmen (PPK) yang notabene masih melekat pada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (PA/KPA) di seluruh pemda di lndoneseia tidak terkecuali di Bolaang Mongondow Timur. Kendala teknis ini muncul karena beberapa faktor, seperti;

1. ASN yang bersetifikat pengadan barang dan jasa masih terbatas sehingga tanggung jawab PPK masih tertumpu/melekat kepada kepala perangkat daerah selaku PA/KPA, yang berbeda beda pemahaman tentang PBJ

2. Jumlah ASN di masing-masing perangkat daerah masih kurang, sehingga masih banyak jabatan struktural eselon IV sebagai pelaksana teknis yang belum terisi sehingga ada tugas pokok dan fungsi masih dirangkap oleh ASN yang telah ada.

3. Terjadinya perubahan atau upgrade aplikasi SPSE ke versi terbaru 4.3 yang secara alami butuh waktu bagi pemangku kepentingan untuk menyesuaikan secara regulasi atau teknis.

Pada SPSE versi 4.3 salah satu tugas PPK adalah dalam Persiapan Pengadaan, yang dimulai dengan cara : Input Rincian HPS, Input Spesifikasi Teknis dan KAK, Input Rencana Kontrak, dan Memilih UKPBJ sebagai pelaksana pemilihan.

Tahapan dalam melakukan persiapan Pengadaan yang dilakukan oleh PPK adalah sbb:

Login Sebagai PPK di SPSE 4.3

Masuk ke Halaman Beranda

E-Tendering PPK

Mengisi Rincian HPS

Mengisi Spesifikasi Teknis dan Gambar

Pilih UKPBJ

Pada tahapan tahapan diatas ada kendala teknis yang ditemui seperti pada pengisian rincian HPS pada versi : 4.3 ini selisih angka dibelakang koma harus sesuai batas toleransi kalau tidak sesuai maka akan ditolak oleh Sistem.

Kesimpulan bahwa beberapa paket kegiatan tahun 2019 yang ada di SKPD telah dilelang tender namun masih ada beberapa program dan kegiatan sementara dalam proses karena semata mata kendala teknis peralihan aplikasi SPSE versi 4.3, yang dialami oleh PPK yang sekaligus sebagai PA/KPA SKPD.

Kendala teknis tersebut (implementasi aplikasi SPSE 4.3) diatas muncul pada rapat evaluasi di ruang rapat Bupati. Rabu (8/5/2019), setelah Bupati Bolaang Mongndow Timur, Sehan Landjar, SH. menanyakan alasan/kendala sehingga proses pelaksanaan program dan kegiatan di setiap satuan kerja belum jalan dengan maksimal. Pada rapat evaluasi tersebut Bupati di dampingi oleh Wakil Bupati Drs. Rusdi Gumalangit, Sekretaris Daerah Ir. HI. Muhammad Assagaf dan seluruh pimpinan SKPD.

Agenda PEMILU Presiden, DPD dan Legislatif yang diselenggarakan pada tanggal 17 Apdil 2019, jelas tidak ada korelasi dan pengaruh terhadap kinerja seluruh ASN khususnya pimpinan perangkat daerah yang ada di Bolaang Mongondow Timur. karena ASN tidak turut terlibat aktif pada kontestasi politik pada pemilu 2019. jadi alasannya adalah Faktor Teknis yang butuh waktu proses adaptasi. (Chindy)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berita Terbaru

To Top