Boltim

DPRD Boltim Paripurnakan Dua Ranperda Inisiatif

MONGONDOW.CO, Boltim – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD tentang, tanggungjawab sosial perusahaan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD, Rabu (13/05/2020).

Ketua DPRD Boltim, Fuad S. Landjar, SH menyampaikan, guna untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang (UU), pihak legislatif telah melakukan pembahasan terhadap LKPJ kepala daerah tahun anggaran 2019 yang sebelumnya sudah diserahkan.

“Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang, LKPJ kepala daerah yang direkomendasikan harus dibahas secara internal oleh DPRD. Hal ini sudah dilakukan sebagai bentuk perbaikan yang lebih baik, dalam penyelenggaraan pemerintahan,” uajar Fuad Landjar saat memimpin rapat paripurna.

Selain membahas LKPJ Kepala daerah tahun anggaran 2019, Ketua DPRD juga memimpin rapat paripurna istimewa mengenai penyampaian dua Ranperda inisiatif DPRD Boltim untuk dibahas selanjutnya.

Kedua Ranperda inisiatif tersebut adalah upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta fungsi melestarikan lingkungan hidup dan merupakan hal yang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Ketua DPRD Fuad Landjar, dalam pelaksanaanya perlu melibatkan semua pihak baik pemerintah daerah, DPRD termasuk perusahaan itu sendiri.

“Bahwa, sinergitas pemerintah daerah dan perusahaan merupakan syarat utama dalam upaya pelaksanaan tanggungjawab sosial, dan lingkungan perusahaan. Dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat,” ujar Politisi PAN ini.

Demikian juga dengan pemberdayaan tenaga kerja lokal, kata Fuad Landjar pihaknya mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka pembangunan dan kemajuan daerah dengan adanya ranperda inisiatif tersebut.

“Dengan adanya pemberdayaan tenaga kerja lokal dapat meningkatkan daya saing dan kompetensi sehingga dapat bersaing di era global,” pungkas Ketua DPRD Boltim Fuad Landjar saat memimpin sidang paripurna.

Sementara itu, Bupati Boltim, Sehan Salim Landjar SH dalam sambutanya menuturkan, penyampaian LKPJ kepala daerah adalah demi optimalisasi kinerja Pemerintah daerah (Pemda) Boltim. Sehingga, apa yang menjadi rekomendasi DPRD dapat dilaksanakan dengan baik.

“Apa yang kita lakukan bersama ini adalah sinergitas antara eksekutif dan legislatif sudah membuahkan hasil yang sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan kita semua melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Boltim,” terang Sehan Landjar.

Bupati juga menyampaikan bahwa semua ini berkat kerja keras dari semua pihak dan komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Boltim, sehingga pada tahun 2019 Kabupaten Boltim telah menerima laporan hasil pemeriksaan opini WTP tujuh kali berturut-turut.

Terkait dengan Ranperda inisiatif DPRD Boltim, Bupati juga menyampaikan mendukung untuk dibahas ranperda inisiatif, karena menurutnya semua untuk peningkatan ekonomi dan adanya kepastian hukum bagi tenaga kerja lokal.

“Tentunya, saya sebagai kepala daerah merasa bangga dengan pihak legislatif, sebagai mitra kerja terus berupaya untuk kemajuan daerah ini. Untuk itu ketika dua Ranperda ditetapkan sebagai Perda, OPD segera mensosialisasikan kedua Perda tersebut,” pungkas Bupati. (Adve)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top