Bolmong

Tindak Lanjut Laporan Warga Komisi 3 DPRD Bolmong Gelar RDP

MONGONDOW.CO,Bolmong – Komisi 3 DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menindak lanjuti terhadap keluhan dan laporan warga tentang bantuan Pemerintah pusat dan daerah akibat dampak dari Covid-19. Tindak lanjut ini, dilakukan melalui rapat dengar pendapat (RDP) dengan mengundang tiga dinas Yakni Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kesehatan (Dinkes), yang digelar diruang rapat Komisi 3 DPRD Bolmong, Selasa (02/06).

Rapat ini sendiri, dipimpin oleh Sekretaris Komisi 3 DPRD Bolmong Supandri Damogalad. Dalam kesempatan itu, Supandri menyampaikan rapat ini membahas terkait tindak lanjut kunjungan DPRD Bolmong di lapangan.

Tak hanya itu, DPRD juga ingin mengetahui kepada ketiga dinas tersebut berapa anggaran yang direfocusing akibat Covid-19.

“Kami tahu memang tanpa pemberitahuan ke DPRD Bolmong, Pemerintah daerah punya imunitas untuk geser anggaran, tapi kami punya hak pengawasan sehingga hasil temuan Dilapangan kami tentu mempertanyakan kepada instansi terkait,” kata Supandri.

Selain itu, DPRD juga mempertanyakan pengadaan barang dan jasa berupa beras diambil dari daerah mana.

“Kami ingin khusus untuk beras dapat dibeli kepada petani di Bolmong agar uang berputar di daerah tidak diluar Bolmong,”pintah Supandri.

Untuk kali ini, DPRD Bolmong memaklumi karena bantuannya dilakukan super cepat, karena ada keluhan dari warga yang terdampak Covid-19 beras yang diberikan kualitasnya tidak baik.

“Kiranya bantuan berikut beras yang diberikan beras yang betul dari hasil daerah sebab Bolmong Surplus beras. Saya kira pengusaha gilingan di Bolmong mampu tangani stok keinginan Pemkab Bolmong,” ungkap Supandri.

Hal ini turut dibenarkan Anggota DPRD Bolmong Sulhan Manggabarani mengatakan, pihaknya bisa menjamin khusus di wilayah pantai Utara ada sekitar 600 ton beras yang bisa disiapkan oleh pengusaha gilingan padi.

“Saya bisa fasilitasi dan kualitasnya bisa saya jamin dari pada kita beli beras diluar daerah sementara didaerah kita surplus beras, akibat banyak bantuan dari luar beras di Bolmong tidak terjual. Dan harganya lebih murah Rp 9500 perkilo bukan per liter,” ujarnya.

Hal yang sama juga dikatakan Anggota DPRD Bolmong Febrianto Tangahu meminta jika bisa bahan yang mudah rusak agar kedepan diganti dengan bahan yang tidak mudah rusak.

“Misalnya diganti dengan ikan kaleng atau bahan pokok lainnya,” pinta Anto sapaan akrabnya.

Selain itu, Anto mempertanyakan juga kepada ketiga dinas terkait pengadaan barang dan jasa apakah dilakukan swakelola atau ada penyedia barang.

“Apakah Dinas yang kelola ataukah ada pihak ketiga yang mengadakan barangnya?,” tanya Anto dalam RDP tersebut.

Usai Komisi 3 DPRD Bolmong mempertanyakan refocusing anggaran, langsung diberikan kesempatan oleh pimpinan rapat kepada ketiga pimpinan Dinas yang hadir pada saat itu Yakni Kadis Sosial Abdul Haris Bambela, Kadis Kesehatan Erman Paputungan dan Kadis DKP I Nyoman Sukra bersama jajarannya.

Kesempatan pertama diberikan kepada Kadis Kesehatan Erman Paputungan mengatakan, untuk dinas kesehatan hasil refocusing anggaran yang digeser sekitar Rp 3,3 milyar lebih.

“Saya juga klarifikasi soal pembagian APD yang katanya tidak merata, terus terang untuk APD khusus Kapus Bolaang sampai Poigar saya turun langsung memberikan bantuan. Saya sudah tiga kali turun di Kapus, tapi kami akui adanya keterbatasan APD, jadi tidak benar ada Kapus yang dianaktirikan,” ungkapnya.

Kata dia, dalam pengadaan barang untuk APBD 2020 terkait APD dan lain – lain, ini dilakukan oleh penyedia atau pihak ketiga.

“Ada penyedia barang dan tentu dilakukan secara prosedur yang ada,” kata Erman.

Kesempatan berikut diberikan Kepada Kepala Dinas sosial Abdul Haris Bambela menjelaskan, untuk pengadaan barang dan jasa dari pihak penyedia.

“Mulai penampungan bahan digudang yang adakan dari penyedia,” imbuhnya.

Selanjutnya, untuk usulan dari DPRD Bolmong diganti bahan yang tak mudah rusak, saat ini lagi diusulkan kepada pimpinan dan kini lagi ditelaan staf.

“Kami sudah usulkan bahan berupa gula pasir dan ikan kaleng,” sebut Haris.

Terakhir diberikan kesempatan, Kadis DKP I Nyoman Sukra mengatakan, untuk pengadaan barang dan jasa ada penyedia yang adakan.

“Untuk usulan beras dibeli dari dalam daerah, saya lagi usulkan kepada pimpinan sebab setiap bulan ada kontrak penyedia. Jadi bisa saja beruba penyedianya, mudah – mudahan di setujui oleh pimpinan,” singkatnya.

Diketahui, anggota Komisi 3 DPRD Bolmong yang hadir Sulhan Manggabarani, Febrianto Tangahu, Supandri Damogalad, Viktor Lumampow, dan Satira Manoppo.(Yono).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top