Terkini

KPU Gelar Penyuluhan Produk Hukum Tentang Tahapan Pilgub di Sulut

MONGONDOW.CO,Bolmong – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), menggelar kegiatan penyuluhan. Kegiatan ini sendiri, terkait penyuluhan produk hukum tentang tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020. Lokasi penyuluhan, di Kedai Nafisah desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kamis (12/11).

Diketahui, terundang para pimpinan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Bolmong, Stakeholder di dan sejumlah media di Bolmong.

Ketua KPU Bolmong Lilik Mahmudah, mengatakan, inti dari kegiatan penyuluhan ini, KPU Bolmong berupaya terbuka terhadap informasi kepada masyarakat, terutama kepada elemen masyarakat terkait regulasi dasar hukum dalam tahapan pilkada di Sulut.

“Artinya yang kami undang peserta hari ini merupakan orang – orang yang berpengaruh, nantinya untuk mensosialisasikan ke masyarakat terhadap tahapan pilkada di Sulut,” kata Lilik, dalam sambutannya membuka penyuluhan tersebut.

Ia mencontohkan, peserta hari ini jika ditanya oleh masyarakat, tahapan pilkada atau Pilgub di Sulut saat ini, memasuki tahapan apa?, bisa tersampaikan.

“Hari ini tahapan Pilgub sudah pada jadwal kampanye, bahkan bisa tersampaikan ke masyarakat soal pemungutan suara pada tanggal 9 Desember mendatang,” beber Lilik.

Ia pun berharap, di forum ini peserta dapat memberikan masukan, saran dan pendapat atau semacam sharing dalam tahapn Pilgub di Sulut.

“Saya atas nama KPU Bolmong ucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh stakeholder dan forkopimda Bolmong,” ucap Lilik.

Komisioner KPU Bolmong Divisi Hukum Ingga Adampe mengatakan, tahapan Pilgub di Sulut, mengacu pada regulasi undang – undang dan peraturan KPU atau PKPU serta aturan turunannya.

Bicara dasar hukumnya di undang – undang nomor 6 tahun 2020 disitu disebutkan terkait tahapan pilkada lanjutan secara serentak tahun 2020. Bahkan ada beberapa tahapan pilkada ditunda, dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 saat ini yang belum berlalu.

Untuk itu, Ingga menjelaskan, dalam membahas tahapan atau regulasi dari Pilkada bisa diakses dengan mudah melalu halaman web-nya KPU, baik pusat, Provinsi maupun di Bolmong pun telah ada web-nya.

“Caranya kunjungi halaman web yang telah diluncurkan oleh KPU yakni

jdih.kpu.go.id/Sulut/Bolmong. Yakni sederhana, tersusun rapi dan mudah diakses oleh siapapun,” ungkap Ingga.

Untuk saat ini, kata Ingga tahapan Pilgub sudah pada tahapan kampanye pertemuan melalui ruangan terbatas.

“Karena ikuti protokol Kesehatan maka pertemuan dihadiri minimal 50 orang sudah termasuk tim kampanye calon,” ujar  Ingga.

Selanjutnya, tahapan berikut yakni kampanye melalui media massa, cetak, dan elektronik diatur jadwalnya mulai  22 November – 5 Desember tahun 2020.

Sedangkan masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye (APK), pada tanggal 6 – 8 Desember mendatang.

Kali ini, kata Ingga untuk aturan pemasangan apk yang dilarang yakni

rumah  ibadah, fasilitas Pendidikan, fasilitas umum, fasilitas pemerintah dan fasilitas  kesehatan dan  bahu jalan.

“Pasang apk di dalam pagar lahan yang tentu atas se-izin pemilik, bahkan juga diatur oleh KPU Bolmong, untuk jalur dua menuju kantor Bupati Bolmong, dan lapangan Daagon, dilarang pasang APK,”tegasnya.

Sementara itu, pemateri berikutnya Ketua KPU Sulut Yessy Momongan, menyampaikan berikutnya ada jadwal untuk stimulasi pemungutan suara Pilgub yang akan digelar di Bolmong. Pelaksanaan tahapan Pilgub ini hanya beda pada tehnis sebelumnya, ada yang berubah karena pandemi Covid-19.

“Pemungutan suara nanti agak berbeda saat ini harus ikuti protokol Kesehatan, seperti pakai masker dan jaga jarak minimal satu meter,” kata Yessy.

Katanya, dulu usai mencoblos bisa nongrong atau kerumun di lokasi TPS tapi aturan saat ini masyarakat usai mencoblos langsung pulang dirumah.

Bahkan dalam perhitungan suara saja hanya saksi partai dan petugas KPPS yang dilokasi TPS.

“Masyarakat hanya bisa mendengarkan melalui pengeras suara,” ungkap Yessy.

Yessy berharap, KPU Bolmong dan elemen masyarakat saat ini dapat mampu menyampaikan regulasi ini kepada masyarakat.

“Memang situasinya agak berbeda dengan tahapan pilkada sebelumnya, pergerakan telah dibatasi apalagi bergerombolan ini tugas kepolisian yang akan menindak hal itu,” terangnya.

Ia pun berharap, di Pilgub ini tidak akan ada klaster baru, bagi warga yang terjangkit virus Covid-19.

“Ada juga kotak suara keliling, ini disiapkan bagi saudara kita yang tidak bisa berkunjung ke lokasi TPS. Karena sudah lanjut usia,” kata Yessy.

Tak hanya itu, bagi pemilih yang

Disabilitas, bisa ada  pendampingan dari KPU atau keluarga, untuk mencoblos.

Tapi dengan catatan bagi pendamping tidak bisa membocorkan atau menyebar luaskan calon yang dipilih.

“Dilarang yang mendampingi yakni saksi partai politik, itu dilarang dalam aturan,” pungkas Yessy.

Dalam kesempatan itu, pemateri melalui online juga dari Komisioner KPU Sulut Salman Sailangi. (Yono).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Popular

To Top