Politik

Ricuh Soal THL RSUD Kotamobagu Berakhir di DPRD Kotamobagu

Suasana Rapat Dengar Pendapat Di Ruang Komisi III DPRD Kotamobagu

MONGONDOW.CO,Kotamobagu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu menggelar pertemuan dengan mendatangkan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotamobagu, dan Sejumlah mahasiswa PMII cabang Bolomong. Rabu, (21/04/2021).

Selain itu, turut hadir juga kepala Dinas Kesehatan Kotamobagu, Kepala BKPP Kotamobagu.
Sedangkan dari DPRD Kotamobagu hadir Ketua Komisi III, Royke Kasenda, Wakil Ketua DPRD Herdy Korompot, dan sekretaris komisi III Iqbal Mokoginta.

Pertemuan digelar di ruang komisi III membahas terkait ricuh pemberhentian Tenaga Harian Lepas (THL) yang baru- baru ini terjadi di RSUD Kotamobagu.

Ketua Komisi III, Royke Kasenda mengatakan bahwa pihaknya memfasilitasi berjalannya Rapat.

” kami fasilitasi pertemuan antara pihak rumah sakit dan mahasiswa yang mendampingi THL yang ingin menuntut kesejahteraan,” Jelas Royke

Dalam penyampaiannya didalam rapat tersebut, dia mengatakan sebelumnya pihaknya telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan RSUD terkait hal yang sama.

“Intinya dalam kesepakatan bersama dengan pihak eksekutif, tidak ada THL yang dikeluarkan. Semua harus dipanggil lagi untuk bekerja lagi. THL juga diminta agar profesional dalam pekerjaan jika dipanggil lagi untuk bekerja,” tegasnya.

Sedangkan Sekretaris Komisi III, Dani Iqbal Mokoginta, menurutnya persoalan tersebut harus direspon pemerintah dengan memanggil kembali THL yang diberhentikan sesuai kesepakatan bersama dalam rapat yang telah dilaksanakan.

“Dalam artian sebagai respon jangka pendek, maka pemerintah harus kembali mengakomodir mereka dengan pertimbangan kemanusiaan. Untuk tahun berikut perekrekrutan akan dilakukan secara profesional dengan kajian rasionalisasi jumlah SDM dan hingga sarana prasarana RSUD akan dilakukan secara optimal,” imbuhnya.

Ia pun meminta pihak eksekutif untuk perekrutan kedepannya harus dilakukan full setahun bagi tenaga yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

“Namanya fungsi pelayanan publik jangan hanya direkrut dalam sembilan bulan, karena ini pelayanan langsung seperti nakes, dishub, pol pp harus full setahun,” tukasnya. (Dev)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Popular

To Top