Bolmong

Tak Ingin Welty Pimpin Sidang, Empat Fraksi DPRD Bolmong Gagalkan Rapat Paripurna LKPJ 2020

MONGONDOW.CO,Bolmong – Mosi tidak percaya kepada ketua DPRD Bolmong Welty Komaling, berbuntut panjang. Ini dibuktikan pada rapat paripurna LKPJ kepala daerah tahun 2020, empat fraksi minus fraksi PKS yang tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut walk out saat Welty Komaling, pimpin sidang rapat paripurna, Selasa (06/04/2021) yang digelar diruang paripurna.

Sontak saja sebelum rapat dimulai empat fraksi yakni Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Golkar, dan Fraksi Persatuan Demokrat bergantian melakukan intrupsi kepada Welty Komaling, yang saat itu pimpin rapat sidang paripurna.

Sebelum rapat paripurna itu dibuka, sejumlah interupsi membanjiri rapat tersebut. Interupsi pertama berasal dari anggota fraksi Nasdem Daeng Masenge, ia meminta Ketua DPRD memberikan penjelasan terkait adanya mosi tidak percaya yang dilayangkan lima Fraksi beberapa waktu lalu.

“Supaya publik dapat mengetahui apa yang menjadi penyebabnya,” katanya.

Disusul, Sekretaris Fraksi Nasdem, Febrianto Tangahu. Ia meminta penjelasan terkait, tidak dilaksanakannya Sidang Paripurna HUT Kabupaten Bolmong tahun ini.

“Kami meminta ada penjelasan kenapa hal yang paling penting dan paling sakral untuk dilaksanakan yaitu Paripurna HUT Kabupaten tidak dilaksanakan,” tambahnya.

Disamping itu, salah satu anggota DPRD dari Fraksi Golkar Sulhan yang juga menginterupsi rapat paripurna itu, meminta kepada Ketua DPRD untuk mempercepat Pergantian Antar Waktu (PAW) dari dua anggota fraksi yang meninggal dunia.

“Kami mempertanyakan sejauh mana perkembangan PAW dua anggota dari fraksi Golkar,” kata Sulhan.

Selanjutnya dari anggota Fraksi Demokrat Pembangunan Haryanti Kiay Mastari diakhiri dengan Ketua Fraksi PKB Supandri Damogalad. Intinya keempat anggota DPRD tersebut tak mau paripurna tersebut dipimpin oleh ketua DPRD Welty Komaling.

“Kami tidak mau paripurna ini dipimpin oleh oknum Ketua DPRD. Kami menilai oknum Ketua DPRD tidak mampu mengelola kinerja secara kolektif di DPRD Bolmong. Kalau pun ini dilanjutkan kami akan keluar dari Paripurna,” tegas Supandri.

Usai menyampaikan hal itu, terpantau para anggota DPRD dari keempat fraksi tersebut keluar dari ruangan sidang dan paripurna yang sudah dihadiri Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk STh MM bersama ketiga Asisten dan para pejabat di Pemkab Bolmong.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Bolmong Mas’ud Lauma menyatakan tidak menyetujui langkah yang diambil oleh para anggota DPRD. Mas’ud yang juga adalah Sekretaris PDIP menyatakan untuk mengganti ketua DPRD adalah kewenangan internal dari partainya.

Jadi dikatakan Mas’ud keempat fraksi tersebut tidak punyai kewenangan untuk mengatur masalah internal PDIP.

“Jadi tolong jangan campuri kebijakan internal partai kami. Lagipula, disaat terjadinya kisruh tentang agenda reses dikarenakan Ketua DPRD sedang mengikuti kegiatan partai yang tidak boleh ditunda. Apalagi kan reses para anggota DPRD telah dilaksanakan tanpa mengganggu agenda pemerintahan daerah untuk mengusulkan pokok pikiran di Musrenbang,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Welty Komaling sangat menyesalkan sikap yang diambil para anggota DPRD tersebut. Katanya, tuntutan pelaksanaan reses disaat itu, harus disesuaikan dengan administrasi di DPRD.

“Kan disaat itu anggaran untuk reses belum dicairkan. Lalu bagaimana untuk melaksanakan reses sedangkan sekretariat DPRD belum mengantongi dana,” tegasnya.

Lagipula lanjut Welty, reses telah dilaksanakan dan aspirasi yang diterima para anggota DPRD telah disampaikan menjadi pokok pikiran dalam Musrenbang tingkat kecamatan yang baru dilaksanakan.

“Jadi ini sangat tidak beralasan dan tindakan dari keempat fraksi dinilai kekanak-kanakan,” jelas Welty yang sudah menjadi Ketua DPRD selama dua periode ini.

“Alasan mereka terlalu mengada – Ngada, sikap yang seperti kekanak – Kanakan. Jangan masuk pada urusan internal partai, itu dapur kami,” kata Welty.

Terpisah, Sekretaris Dewan (Sekwan) Yarlis Hatam mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan paripurna.

“Intinya sebagai Sekwan kami sudah mempersiapkan paripurna ini. Seperti Banmus dan persiapan lainnya,” tandasnya.

Diketahui, rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bolmong tahun 2020, dirangkaikan dengan paripurna pembicaraan tingkat 1 penyampaian atas rencana Perda inisiatif DPRD tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah dan rencana Perda usulan eksekutif tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 dan penyampaian hasil reses masa sidang I tahun 2021 itu, gagal disebabkan empat fraksi keluar dari sidang paripurna. (Yono).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Popular

To Top