Bolmong

Terkait Tapal Batas, Bupati Yasti Tetap Konsisten Perjuangkan Kesepakatan Adat Terdahulu

MONGONDOW.CO, Bolmong – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memfasilitasi kedua daerah, kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel). Ini terkait penyelesaian polemik tapal batas kedua daerah yang belum kunjung selesai. Pertemuan itu digelar di Hotel Best Western Lagoon di Manado, Kamis (14/10/2021).

Kemendagri langsung memimpin pertemuan dihadiri oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yakni Sugiarto, SE, M.Si, Bersama Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Sulawesi Utara Dr Denny Mangala, M.Si, serta dihadiri langsung oleh Kedua Bupati baik Bupati Bolaang Mongondow Yasti Soepredjo Mokoagow dan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Iskandar Kamaru.

Menurut Asisten 1 Deker Rompas, dalam pertemuan tadi hasil kesepakatan batas,  ada 36 titik koordinat yang menemukan kata sepakat, yang sebelumnya disepakati kedua daerah.

Sedangkan, ada 4 titik koordinat, kata Deker, belum ada titik temu dan kata sepakat. Untuk 4 titik koordinat itu yakni garis batas antara PBU 30 sampai dengan  PBU-25 dimana Pemkab Bolsel masih mengacu terhadap undang – undang nomor 30 tahun 2008 tentang  pembentukan pemekaran kabupaten Bolsel. Sedangkan Pemkab Bolmong mengacu pada  ke Putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 75P/HUM/2018.

Dikatakan Deker, dalam putusan MA tersebut mengakomodir dua kesepakatan Batas adat sebelumnya yaitu di Tahun 2004 Tapa’ Mosolag serta kesepakatan adat Tahun 2008 Puncak Toliomu.

Dengan itu, kata Deker, kedua daerah sepakat menyerahkan urusan soal tapal batas kedua daerah kepada Kemendagri untuk diambil keputusan.

“Karena tidak ada titik temu sehingga telah dituangkan dalam berita acara dan tersebut dituangkan dalam point 3 huruf a dan b,” ungkapnya.

Kata Deker, Pemkab Bolmong punya alasan kenapa tidak tercapai kata sepakat. Pertama, Pemkab Bolmong telah berkomitmen untuk menghormati dan memperjuangkan kesepakatan adat sebelumnya baik di Tahun 2004 Tapa’ Mosolag dan tahun 2008 Puncak Toliomu. Kesepakatan adat tersebut, menjadi salah satu pertimbangan Hakim MA dalam memutus permohonan Judicial Review Bolmong. Dan telah sangat jelas secara materil mengapa Permendagri nomor 40 tahun 2016 dibatalkan karena mengesampingkan kesepakatan adat yang telah ada sebelum undang – undang pemekaran Bolsel lahir, dalam Undang – undang nomor 30 tahun 2008 dijelaskan bahwa Mengenai Batas Daerah akan diatur kemudian dengan Permendagri, dan Lampiran undang – undang nomor 30 tahun 2008 tersebut hanyalah peta indikatif yang tidak memiliki titik koordinat.

“Sehingga bagi kami menjadikan undang – undang nomor 30 tahun 2008 sebagai dasar lemah secara hukum dan argumentasi,” ungkap Deker.

Dengan itu, Pemkab Bolmong telah mengajukan beberapa bukti tambahan untuk memperkuat argumentasi serta data-data menyangkut batas daerah antara kedua daerah.

Lanjut Deker, Pemkab Bolmong memahami betul Permendagri nomor 141 tahun 2018 telah mengatur hal tersebut dimana dalam Pasal 29, dalam hal tidak terdapat kesepakatan penyelesaian. Menteri memutuskan perselisihan dengan mempertimbangkan diantaranya Berita acara hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, dan/atau Aspek sosiologis, historis, yuridis, geografis, pemerintahan dan/atau aspek lainnya yang dianggap perlu.

“Dengan mempertimbangkan hal tersebut, kami meyakini Kemendagri akan memutuskan permasalahan ini secara arif, bijaksana dan tentu dengan mempedomani Ketentuan Per undang – undang yang berlaku,” tutur dia.

Untuk itu, ia optimis Permendagri baru yang akan terbit nanti akan mengakomodir Kesepakatan Batas Adat bagi kedua daerah.

Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow, mengatakan telah berkomitmen untuk menghormati dan memperjuangkan kesepakatan adat sebelumnya, baik di Tahun 2004 Tapa’ Mosolag dan 2008 Puncak Toliomu.

Bupati berkata, kesepakatan adat tersebut, menjadi salah satu pertimbangan Hakim MA dalam memutuskan permohonan Judicial Review Pemkab Bolmong.

“Sangat jelas secara materil mengapa Permendagri nomor 40 tahun 2016 dibatalkan karena mengesampingkan kesepakatan adat yang telah ada sebelum undang – undang pemekaran.

“Secara umum seperti yang telah disampaikan sebelumnya, kami mengapresiasi langkah dari Kemendagri dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara untuk menyelesaikan batas antar kedua daerah,” tegas Bupati.

Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Sugiarto menyampaikan, kesepakatannya adalah mereka sepakat untuk diserahkan ke pemerintah pusat Kemendagri dalam hal ini untuk ditetapkan kembali dengan koreksi-koreksi yang ada di MA dengan mengacu pada UU yang ada.

“Nanti Pusat akan menindaklanjuti dengan merapatkan dengan Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) pusat. Aturannya di  Permendagri 141 Tahun 2017 tentang penegasan batas daerah,” katanya.

Ia juga menyampaikan, target kementerian akan secepatnya menetapkan tapal batas. Namun, untuk diketahui ada 3II tapal batas Daetah di Indonesia yang sementara dikaji dan akan diselesaikan. “Intinya akan diselesaikan secepatnya,” ulas Sugiarto. (Adve/Yono).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Most Popular

To Top