Bolmong

Penambang Wilayah BMR Butuh Solusi Rekom Pemda Aktifitas Tambang Legal

MONGONDOW.CO, Bolmong – Akibat aktifitas pertambangan tanpa izin (PETI) pelaku tambang di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR) jadi bulan bulanan aparat penegak hukum untuk tidak melakukan penambangan lagi di lokasi PETI tersebut.

Atas upaya penutupan beberapa lokasi tambang PETI tersebut aktifis menilai perlunya ada solusi yang tepat dari pemerintah bagi para penambang agar bisa melakukan aktifitas tambang secara legal

,” Pemerintah harus memikirkan dampak sosial dan ekonomi bagi warga masyarakat yang mengantungkan mata pencaharianya dengan menambang dilokasi yang dimintakan aparat penegak hukum untuk ditutup karena PETI,” ujar Irawan Damopolii, aktivis BMR, Sabtu (13/2).

Menurut Irawan, sistem penegakan hukum itu harus melihat pada aspek yang lebih luas, tidak hanya terfokus pada penegakan hukum, akan tetapi aspek sosial dan ekonomi warga  penting untuk dipikirkan bersama,

” Pemerintah harus memikirkan nasib masyarakat yang mengantungkan perekonomianya lewat tambang dengan mengupayakan agar bisa keluarnya rekomendasi wilayah pertambangan yang berada di beberapa lokasi PETI tersebut yang sudah ditutup,” tegas Irawan.

Irawan juga menyesalkan diamnya beberapa pihak yang seharusnya mengadvokasi dengan membantu warga penambang untuk mencarikan solusi yang baik,

“Mereka tidak memiliki niat melanggar hukum, harusnya mereka diberikan advokasi untuk mendapatkan payung hukum dengan legal agar bisa beraktifitas dengan tenang dilokasi pertambangan tidak jadi bulan bulanan aparat,” ujar Irawan.

<span;>Menurut Irawan para pelaku PETI jiwa sosialnya begitu tinggi, sehingga mereka harus dilindungi dalam arti bagaimana aktivitas mereka menjadi legal, tidak bertentangan dengan hukum yang ada.

Diapun berharap pihak pemerintah, DPRD, serta penegak hukum untuk membantu bagaimana para pelaku PETI yang ada di wilayah BMR, untuk selanjutnya diberikan perlindungan atas kegiatan mereka.

“Penambangan rakyat akan menjadi alternatif pilihan usaha masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang kaya sumber daya mineral, dengan cara mereka di backup untuk mendapatkan payung hukum atas kegiatan tersebut. Dan tentunya peran pemerintah, DPRD, serta penegak hukum sangat diharapkan demi melindungi sumber sumber kehiduan mereka,” terang Irawan. (tr1/mwr)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Popular

To Top