Bolmong

DPRD Cecar Kadis Pertanian Bolmong Soal Kelangkaan Pupuk Subsidi 

MONGONDOW.CO,Bolmong – Tindak lanjuti keluhan warga, DPRD Bolmong menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan Dinas Pertanian. Ini soal kelangkaan pupuk subsidi yang menjadi keluhan warga tersebut. Rdp ini sendiri, digelar diruang rapat Komisi III Dprd Bolmong,Selasa 16 Februari 2021.

Dalam rapat itu, Komisi III terus mencecar pertanyaan kepada Kepala Dinas Pertanian Remon Ratu, soal alasan adanya kelangkaan pupuk Dilapangan. Seperti Kata Sulhan Manggabarani, ini fakta terjadi ada kios menjual pupuk subsidi dengan harga 150 ribu perkarung. Kelangkaan pupuk subsidi tersebut, hampir setiap tahun terjadi, namun tak ada solusinya oleh Dinas Pertanian.

“Apakah Dinas Pertanian sudah melakukan evaluasi terhadap sejumlah kios di Bolmong sebab kejadian setiap tahun terjadi, kenapa tidak ada solusi penyelesaian,” tanya Sulhan, bertubi – tubi, kepada Kepala Dinas Pertanian Bolmong Remon Ratu.

Sekretaris Komisi III DPRD Bolmong Supandri Damogalad, saat cecar dinas pertanian.

Wajar, kata Sulhan petani teriak tentang kelangkaan pupuk subsidi, sebab pupuk merupakan kebutuhan petani. Harusnya, ada data berapa kebutuhan petani untuk pupuk, agar tidak terjadi kelangkaan pupuk subsidi Dilapangan. Bahkan kata dia, ada petani telah terdaftar dalam RDKK dan mempunyai kartu tani tapi tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi, ini jadi masalah juga.

Selain itu, ada yang sudah meninggal tapi masih terdaftar di RDKK, ini juga jadi masalah.

“Saya berharap dinas pertanian dapat terbuka kepada kami agar kita sama – sama Carikan solusinya. Untuk memecahkan masalahnya,” pintah Sulhan.

“Dalam waktu dekat kami akan turun reses diwilayah, pasti hal ini akan menjadi salah satu pertanyaan petani kepada kami DPRD Bolmong. Jadi saya harap masalah kelangkaan pupuk subsidi dapat menjadi perhatian serius dari Dinas Pertanian. Masalah kalian juga masalah kami sebab kalian bagian dari mitra kerja Komisi III DPRD Bolmong,” cecar Sulhan berkali – kali.

Selanjutnya, Sulhan berharap, untuk dapat mengecek para pengecer dan kios yang menjual pupuk subsidi diatas harga enceran tertinggi (HET). Bila perlu berikan sangsi kepada kios.

“Kami nanti akan melakukan uji publik Dilapangan, masalah bapak ibu sekalian masalah kami juga, jadi sekali lagi terbuka kepada kami soal alasan kelangkaan pupuk subsidi tersebut,” tuturnya.

Sekretaris Komisi III DPRD Bolmong Supandri Damogalad menyampaikan hal yang sama. Kata dia, problem hari ini khususnya dikecamatan Lolak yang menjual pupuk subsidi hanya sedikit. Bahkan ada yang ia dorong untuk mengurus kios tapi susahnya minta ampun dalam pengurusan administrasi nya sangat berbelit – Belit.

Febrianto Tangahu, saat sampaikan keluhan petani

“Sebenarnya ada berapa kios secara kesuruhan di Bolmong dan khusus di kecamatan Lolak ada berapa,” tanya Supandri.

Ia mengatakan, dengan jumlah 26 desa dikecamatan Lolak, tentu jika hanya sedikit kios maka tidak mampu melayani kebutuhan Petani.

“Apa masalahnya kita Carikan solusi bersama jika data ril dan faktanya Dilapangan begitu mari terbuka ke kami. Agar kita bersama mendorong hal ini ke provinsi dan pusat,” katanya.

Ada kata Supandri, pengusaha tapi mendapatkan pupuk subsidi padahal mereka sudah tidak pantas lagi membeli pupuk subsidi.

“Harusnya sekelas mereka sudah membeli pupuk non subsidi, ini juga masalah yang perlu diselesaikan agar tidak menjadi masalah setiap tahun juga,” pintah dia.

Ia minta, jika ada petani yang urus izin kios untuk diberikan keluasan dan bagi kios yang sudah tidak mampu. Perlu dievaluasi kios mereka, berikan kepada petani yang mampu secara modalnya.

Cecar pertanyaan terus berlanjut, anggota DPRD Bolmong dapil Lolayan Febrianto Tangahu, menyampaikan hal yang sama. Kata Febrianto, Dinas Pertanian untuk dapat mengevaluasi kios atau pengecer yang tidak mampu secara modal menampung pupuk subsidi, bila tidak iya yakin masalah ini akan tidak dapat terselesaikan. Dan pasti kebutuhan petani tentang pupuk tidak akan terpenuhi.

“Saya harap lagi kepada dinas pertanian atau petugas penyuluh dikecamatan agar turun didesa mengecek petani yang terdaftar atau tidak terdaftar di RDKK. Tolong bantu petani, segera selesaikan apakah betul petani atau bukan lagi. Sebab ada yang bukan petani tapi terdaftar dalam RDKK,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Remon Ratu menegaskan tidak ada kelangkaan pupuk subsidi di Bolmong. Yang ada stok pupuk subsidi khususnya alokasinya sangat kurang. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan petani tentu tidak cukup, dan memang masalah pupuk tersebut tidak hanya di Bolmong tapi nasional.

Kata dia, untuk alokasi pupuk subsidi khususnya di Bolmong kewenangannya dari pusat melalui Direktur pupuk untuk yang subsidi.

Remon pun akui, ada kios yang sudah tutup karena tidak mampu lagi secara modal, ini juga jadi masalah.

“Untuk Bolmong jumlah kios sebanyak ada 80 kios yang tersebar di 15 kecamatan Bolmong mulai Dumoga barat, dumoga timur, Dumoga, Dumoga tenggara, tengah dan utara, Lolayan, Passi barat, Passi timur, Bilalang, Bolaang, Bolaang Timur, Poigar, Lolak dan Sangtombolang,” ungkapnya.

Bahkan, ada pupuk subsidi yang dari daerah tetangga karena kelebihan stok mereka geser di Bolmong. Kayak di Minahasa Tenggara dan Kepulauan Talaud.

“Stok pupuk subsidi bertambah karena bantuan dari dua daerah tersebut. Kalo tidak pasti lebih sulit lagi petani dapatkan pupuk. Memang masalah kelangkaan pupuk ini sudah setiap tahun terjadi sebab ini masalah nasional yang belum dapat dipecahkan oleh pusat,” jelas Remon.

Selain itu, Remon pun menjelaskan, petani yang tidak terdaftar di RDKK dikarenakan petani tidak memasukan data Kartu Keluarga (KK), sebab ini syaratnya untuk didaftar perlu nama dan NIK yang di input ke server pusat.

Meski begitu, petani yang tidak terdaftar dalam RDKK, bisa dibijaki dengan membawah KTP, untuk mendapatkan pupuk subsidi.

“Jadi tidak ada kelangkaan pupuk subsidi, yang ada memang stok di Bolmong sudah ada ketentuannya dari pusat. Selanjutnya, ada kios yang sudah tutup karena tidak mampu secara modal,” pungkas Remon, menjawab pertanyaan DPRD Bolmong.

Diakuinya, setiap tahun kelangkaan pupuk subsidi ini terjadi diakhir tahun dan awal tahun mulai pada bulan  November, Desember dan Januari, karena dibulan ini kebutuhan petani meningkat.

“Iya juga mendukung DPRD jika masalah ini akan bersama dibawah keprovinsi dan pusat, untuk dicarikan solusi kebutuhan petani terutama stok pupuk subsidi. Untuk daerah di Bolmong sebagai lumbung pangan agar dapat ditambah atau jadi perhatian serius pemerintah pusat,” pungkas Remon. (Yono).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Popular

To Top