Bolmong

Hasil RDP DPRD Bolmong, Tiga Desa Bermasalah Segera Ditindaklanjuti Pemkab Bolmong 

MONGONDOW.CO,Bolmong – DPRD kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar rapat dengar pendapat (RDP), menindak lanjuti laporan resmi secara tertulis masyarakat melalui Sekretariat DPRD. Laporan masyarakat tersebut diantaranya desa Kolingangaan masalah dugaan penyelewengan dana desa (Dandes) sekira 700 juta dan 1 Milyar lebih, desa Dumoga terkait masalah bantuan BSPS dan desa Ibolian masalah pergantian perangkat desa.

Menurut Ketua Komisi Satu DPRD Bolmong Marthen Tangkere, untuk Kolingangaan kasus penyelewengan dandes telah berproses dihukum. Namum pihaknya menekankan kepada Dinas PMD Bolmong, telah memberikan pertimbangan kepada Intansi terkait kepada Dinas PMD, Camat, dan Inspektorat, untuk tahapan selanjutnya bagi seluruh desa di Bolmong terkait pengelolaan dandes. Jika dalam tahap pertama kemudian pihak pemerintah desa belum bisa mempertanggung jawabkan, maka jangan dulu dicairkan tahap kedua. Walaupun sudah dibuat pernyataan oleh pihak desa. Ini demi menjaga agar tidak terjadi lagi penyelewengan dandes seperti ini.

“Faktanya banyak penyelewengan dandes yang terjadi di Bolmong. Kena dampaknya pembangunan desa tidak berjalan, karena uang negara diselewengkan. Sehingga perlu ada evaluasi dari intansi terkait dalam proses mencairkan dandes,” kata Marthen, melalui telfon genggamnya Rabu, 27 Januari 2021 malam.

Selanjutnya, untuk desa Dumoga masalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), kesimpulannya masyarakat sudah bersedia siapkan sharing dananya. Dan kepada ketua Kelompok dibawah koordinasi Sangadi, dan camat harus menyerahkan bantuan. Sebab bahannya sudah disiapkan oleh pihak ketiga kepada penerima.

“Jadi segera diberikan kepada penerima, karena masyarakat sudah siapkan dana sharing,” ujar Marthen.

Masalah berikut, kata Marthen terkait laporan masyarakat pemberhentian dan Pergantian Perangkat Desa oleh Sangadi desa Ibolian Kusman Mamonto, yang keliru memahami aturan.

Warga tiga desa Ibolian, Dumoga dan Kolingangaan

“Bukan salah tapi keliru, sebab telah ikuti aturan seleksi. Hanya saja, salah satu syarat untuk usia perangkat desa maksimal 42 tahun diangkat. Namun yang diangkat sudah lewat umur, tidak sesuai dengan aturan Permendagri,” terangnya.

Untuk itu, kesimpulannya Bupati Bolmong Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow, melalui asisten satu Deker Rompas, meminta kepada Sangadi Kusman Mamonto, bagi perangkat desa yang masih memenuhi syarat agar dikembalikan kepada posisi yang semula.

“Bagi perangkat desa yang telah diangkat dan tidak memenuhi syarat administrasi dan umur, dapat diseleksi kembali,” tegas Marthen, yang juga digadang – gadang oleh DPD Golkar Bolmong, sebagai bakal calon Wakil Bupati 2022 mendatang.

Untuk itu, marthen berharap kepada Pemkab Bolmong terutama kepada Intansi terkait untuk kiranya dapat menindaklanjuti kesimpulan dari RDP hari ini.

“Saya minta ini segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Bolmong,” pungkasnya.

Sementara itu, Asisten Satu Deker Rompas menegaskan, akan menindaklanjuti kesimpulan RDP hari ini. Ia mengatakan, untuk desa Kolingangaan sudah berproses di Aparat Penegak Hukum (APH). Sedangkan desa Ibolian, sangadi melihat akan  menyesuaikan dengan aturan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

“Semua kesimpulan RDP akan dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu perwakilan warga desa Ibolian Meyra Mokodompit, mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Komisi Satu DPRD Bolmong, beserta anggota yang telah menindak lanjuti laporan.

“Perjuangan kami ini akan menjadi contoh desa – desa yang lain, dimana aturan menjadi dasar dalam melakukan kebijakan pemerintah,” singkatnya. (Yono).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Popular

To Top