ADVETORIAL

Mewakili Bupati Yasti, Sekda Menghadiri Sosialisasi Pencegahan KDRT Dari Kementerian

Sekda Bolmong Tahlis Gallang, saat memberikan sambutan kegiatan sosialisasi pencegahan KDRT

MONGONDOW.CO,Bolmong – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Tahlis Gallang, menghadiri sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejak dini oleh Kementerian Perlindungan Hak Perempuan, Kamis (19/11) ruang rapat lantai dua kantor Bupati Bolmong.

Sekda Bolmong Tahlis Gallang, dalam sambutannya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Bupati Bolmong Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow, ketidak hadiran dalam kegiatan sosialisasi pada hari ini. Dikarenakan Bupati menghadiri kegiatan hari yang sama di Manado.

“Ibu Bupati cukup mengenal Ibu Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan,Prof. dr. Vennetia R Danes, M.Sc., Ph.D. sejak dikenal pada masa Pejabat Gubernur Sinyo Harry Sarundajang, ibu Prof sebagai staf ahlinya Gubernur,” kata Tahlis, menitipkan pesan Bupati.

Untuk itu, Tahlis mengucapkan, selamat datang kepada semua rombongan yang hadir saat ini dibumi Totabuan. Khusus untuk ibu Prof, tidak asing lagi untuk datang di dua daerah ini Bolsel dan Bolmong,” ucapnya.

Kegiatan hari ini, kata Tahlis menjadi berkat bagi kita semua terutama penerima manfaat bantuan dari Deputi Perlindungan hak dan perempuan.

Ia menyampaikan, Bolmong sangat luas sehingga butuh energi ekstra untuk mengawal masalah KDRT. Namun kinerja Badan Perlindungan Anak dan dan Perempuan Bolmong, cukup banyak kasus yang ditangani. Hal ini sudah ada keberanian dari warga dan korban untuk menginformasikan adanya kejadian kekerasan.

“Nah yang menonjol didaerah ini adalah pelecehan seksual. Kami sangat perhatian sekali dengan persoalan ini, bahkan kami kawal terus sampai pada proses hukum. Bahkan ada ASN yang kami pecat,” tutur Tahlis, didepan Deputi Perlindungan hak dan perempuan.

Sehingga itu, Tahlis berharap peserta yang terundang hari ini, untuk dapat serius mendengarkan materi yang disampaikan oleh Kementerian.

“Kalian nanti akan menjadi agen perubahan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, terhadap hukum dalam pencegahan KDRT,” pintah dia.

Sementara itu, Deputi Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan,

Prof. dr. Vennetia R Danes, M.Sc., Ph.D. menyampaikan terima kasih kepada kedua daerah Bolmong dan Bolsel begitu baik menerima rombongan dari Kementerian untuk memberikan informasi terkait pencegahan KDRT di Totabuan.
“Kami sangat bersyukur atas sambutan yang hangat dari kedua daerah ini kepada kami,” kata Deputi Bidang Perlindungan hak perempuan, di awal sambutannya.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi atas diselenggarakannya kegiatan sosialisasi ini mengingat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan masih mengalami peningkatan.
Lanjutnya, untuk mencegah  terjadinya kasus KDRT dapat dimulai dengan memberikan pemahaman sejak dini tentang bentuk KDRT, akibat dan pencegahannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
“Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan diskriminasi yang harus dihapus,” kata Deputi dalam sambutannya.
Untuk hak asasi manusia, ada tiga yakni Pemenuhan hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan merupakan hak yang sangat penting untuk diejawantahkan, karena berhubungan dengan hak konstitusional lainnya, yaitu hak atas perlindungan dan hak atas keadilan.

“Kita ketahui bersama bahwa realita Dilapangan menunjukkan yang jadi korban KDRT kebanyakan adalah perempuan dan anak,” ungkap Deputi.

Sehingga itu, negara mengatur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dan diatur pula dalam Pasal 28H ayat (2) bahwa Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Deputi menyebutkan, data dari SIMFONI PPA per tanggal 1 Januari sampai 13 November 2020 berdasarkan tahun pelaporan menunjukkan bahwa kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sebanyak 5.869 kasus, sedangkan kasus KDRT sebanyak 3.581 kasus.

“Data tersebut di atas merupakan fenomena gunung es, hanya kasus yang dilaporkan dan masih banyak kasus yang belum dilaporkan,” ungkapnya.

Deputi, diakhir sambutannya membuka secara resmi Kegiatan Sosialisasi Pencegahan KDRT Sejak Dini.

“Secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti sosialisasi dan berdiskusi semoga sukses,” ucap dia. (Yono/adve).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Popular

To Top