ADVETORIAL

Pemkab Bolmong Kembali Menggelar Nikah Massal

MONGONDOW.CO,Bolmong – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), melalui Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Disdukcapil) Kembali menggelar nikah massal. Nikah Massal tersebut, kali ini digelar di desa Poopo Barat Kecamatan Passi Timur, Rabu (04/12).

Diketahui sebanyak 72 pasangan yang mengikuti perkawinan massal yang digelar di Balai Desa Poopo Barat Kecamatan Passi Timur.

Sedangkan pasangan  paling tua berumur 64 tahun, dan yang masih muda berumur 22 tahun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong Tahlis Gallang, merupakan mewakili Bupati menyerahkan akte nikah kepada puluhan pasangan. Akte  nikah sebagai legalitas secara hukum kepada salah satu pasangan kawin massal.

Menurut Kepala Disdukcapil Iswan Gonibala, tujuan di anggarannya nikah massal demi membantu bagi masyarakat yang kurang mampu.

“Ini juga bagian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam membantu masyarakat yang kurang mampu,”kata Iswan.

Iswan mengaku,  pihaknya menggelar Nikah massal di Desa poopo Barat Kecamatan Passi Timur.

”Saat ini lokasinya kami pusatkan di Desa Poopo Barat Kecamatan Passi Timur,” kata Iswan.

Lanjutnya, saat ini pihaknya sudah mempersiapkan proses pengurusan adminidtrasinya.

“Ini merupakan Program tahunan Pemkab Bolmong, melalui Disdukcapil untuk meringankan biaya perkawinan bagi warga yang tidak mampu,” jelasnya.

Senada dikatakan Kepala Bidang Pencataan Sipil Disdukcapil Bolmong Hj Yenny Djaman. Menurutnya, pasangan nikah kali ini berjumlah 72 pasang. Pasangan tertua umur 64 tahun, dan termuda umur 22 tahun.

”Kali ini kami over target. Karena harusnya 50 pasang yang dianggarkan. Itu berarti kesadaran warga semakin meningkat untuk pencatatan nikah,” kata Yenny.

Sementara itu, Sekda Bolmong Tahlis Gallang mengatakan dalam sambutannya, program tersebut penting dalam membantu program pemerintah dalam rangka pembinaan keluarga atas dasar ajaran agama, melalui ikatan pernikahan.

“Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa, setiap masyarakat yang memiliki pasangan hidup harus mempunyai identitas jelas, dan dibuktikan dengan adanya buku nikah. Sebab, dalam kutipan buku nikah terdapat hak dan kewajiban suami istri guna membentuk keluarga kecil bahagia dan harmonis,” kata Tahlis.

Buku nikah juga sebagai bukti legalitas serta syarat mutlak bagi pasangan suami istri (Pasutri) untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan.

“Ini salah satu bentuk kepedulian pemerintah daerah, untuk meringankan beban masyarakat khususnya yang belum memiliki biaya mengurus administrasi pencatatan nikah, akta kelahiran dan akta kematian,” pungkas Tahlis. (Yono/adve).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berita Terbaru

To Top