Politik

Rosalina Warning Elit, Isu Politik Identitas di Pilkada Picu Perpecahan

MONGONDOW.CO,Bolmong – Dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 ini di Sulawesi Utara (Sulut), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menggelar rapat koordinasi (Rakor) pengawasan partisipatif di Bolmong. Rakor ini sendiri, digelar di Kedai Nafisah desa Lolak, Senin (26/10).

Peserta rakor dihadiri oleh, Seluruh pimpinan perangkat daerah Pemerintah Bolmong, Forum Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah (Forkopimda), Pimpinan Organisasi, dan Sejumlah media, serta perwakilan partai di Bolmong.

Ketua Bawaslu Bolmong Pangkerego dalam membuka rakor tersebut, mengatakan bawaslu merupakan lembaga pengawas pemilu yang berdiri sendiri dan sebuah lembaga yang mengawasi adanya pelanggaran pemilu. Dimana baik Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) dan lain – lain.

“Untuk pengawasan tidak hanya Bawaslu, tentu semua elemen bekerja sama turut terlibat dalam mengawasi Pilkada. Tapi dalam proses tindakan adanya pelanggaran peserta pemilu tentu dalam aturan perundang – undangan di republik hanya Bawaslu,” kata Pangkerego.

Jadi kata Pangkerego, dalam menegakkan demokrasi merupakan tanggung jawab bersama tidak hanya ditangan Bawaslu tetapi kita semua turut berpartisipasi dalam mensukseskan Pilkada ini dengan aman dan baik.

Komisioner KPU Bolmong Afif Zuhri mengatakan, KPU sebagai penyelenggara pilkada sebatas menjalankan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Sulut ini sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Hari ini KPU sudah memasuki tahapan perekrutan KPPS ditingkat desa, mereka ini yang akan direkrut dalam menjalankan tugas pada saat pemungutan suara 9 Desember mendatang,” katanya.

Bahkan, ia mengatakan, saat ini KPU telah melakukan uji coba sistem elektronik, rekapitulasi suara dengan aplikasi e-rekap.

“Dari KPPS ditingkat desa perhitungan suara bisa dikirim langsung ke KPU, dengan tentu disaksikan oleh para saksi perwakilan partai dan para saksi independen,” ujar Afif.

Lanjut dia, sistem elektronik rekapiluasi ini sudah di uji coba oleh KPU, dan hasilnya sangat bagus dan akurat. Ini tentu berguna mempercepat hasil rekapitulasi suara ditingkat desa. Sehingga hasil suara peserta pilkada akan secepatnya di ketahui.

“Untuk menerapkan sistem aplikasi e-rekap ini harus gunakan ponsel Android, dan pasti penerapan aplikasi e-rekap tersebut arahnya akan kesana,” ungkap Afif, mantan aktivis HMI Bolmong.

Sementara itu, pemateri Rakor Dr Rossalina Bukido M.hum mengakui lembaga bawaslu telah banyak melakukan sosialisasi tentang pengawasan pemilu, baik Pileg dan Pilkada. Tapi pengawasan itu tidak hanya tanggung jawab Bawaslu namun kita semua yang hadir dalam rakor saat ini.

Tak hanya itu, kata Rossalina media sosial juga turut berperan juga dalam bidang pengawasan pemilu saat ini.

“Media sosial sudah menjadi kebutuhan primer, miliki akun Facebook dan lain – lain, tentu sebagai wadah untuk mengedukasi pemilih dalam memberikan pengarahan tentang aturan dalam tahapan dan mengawasi Pilkada,” kata dia.

Rossalina pun mewarning kepada para elit – elit politik untuk tidak mengemas politik identitas ke pemilih, karena tentu akan berdampak pada gangguan keamanan dalam daerah.

“Repot jika politik identitas tersebut dibalut dan dikemas sebagai strategi dalam pemenangan. Maka yang report TNI dan Polri,” himbaunya.

Jadi Rossalina kembali mengingatkan, kepada para elit politik untuk tidak membawah isu Politik Identitas dalam pilkada sebab dampaknya kepada masyarakat yang akan terpecah bela.

“Politik identitas sangat berbahaya dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Jika isu itu yang sengaja dimainkan, sehingga penting kiranya semua elemen untuk memberikan warning kepada para elit politik di daerah ini,” tutur dia. (Yono).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Popular

To Top