Bolmong

PR Sangadi Terpilih, Perangkat Desa Wajib Lulusan SMU

MONGONDOW.CO,Bolmong – Pemilihan Sangadi atau Kepala Desa di 105 se-Kabupaten Bolaang Mongondow Bolmong), sukses digelar pada Kamis (14/11) lalu.

Meski begitu, ada satu menarik dan menjadi perhatian serius dan oleh Pekerjaan Rumah (PR)  105 Sangadi terpilih, yaitu soal penyusunan struktur Perangkat Desa.

Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 50 ayat 1 disebutkan, perangkat desa harus berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat. Mulai dari Ketua RT/RW atau Kepala Dusun, minimal berpendidikan SMA atau sederajat.

Hal ini turut dibenarkan, Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah (Setda) Bolmong Hardiman Pasambuna mengatakan, pengisian perangakt desa tidak bisa yang bukan lulusan SMA.

“Akan menyesuaikan karena peraturan daerah di bolmong sudah diatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa,”terang Hardiman, usai apel pagi, Senin (18/11).

Sementara itu, Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bolmong, Abdussalam Bonde menegaskan, Pemkab harus menerapkan aturan perangkat desa lulusan SMA sederajat.

“Aturan perundangan telah mengatur hal itu. Ini juga menjadi hal baik bagi pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Bolmong. Artinya, perangkat desa sesuai aturan dalam undang-undang harus lulusan SMA sederajat,” jelas Abdussalam.

Selaku genarasi muda Bolmong, dia mendorong 105 kepala desa yang sudah terpilih, dapat benar-benar menerapkan UU nomor 6 tahun 2014 ini.

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmong, Marten F Tangkere menegaskan, akan mengawal proses perekrutan perangakat bagi 105 desa yang sudah melaksanakan Pilsang.

“Kami akan kawal sampai ke kecamatan dan desa untuk sosialisasikan aturan itu. Ini juga akan menjadi program komisi satu yang membidangi hukum dan pemerintahan,” kata Marten.

Menurutnya, 105 Sangadi yang terpilih harus menerapkan aturan dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

“Ini wajib dipenuhi. Perangkat desa di 105 desa yang sudah melaksanakan pilsang dan tinggal menunggu pelantikan, harus memperhatikan hal ini. Karena ini aturan dalam undang-undang dan diperkuat juga dengan peraturan yang ada di daerah,” tandasnya.

Selain jenjang pendidikan, faktor usia juga harus sesuai dengan aturan. “Minimal 22 tahun dan maksimal 40 tahun. Komisi I DPRD Bolmong akan mengawal perekrutan perangkat desa agar tidak menyalahi aturan perundangan yang berlaku,” pungkasnya.

Seperti diketahui, beberapa desa di Bolaang Mongondow, belum menerapkan UU no 6 tahun 2014 tentang desa. Padahal, aturan ini telah disahkan dan mulai diterapkan sejak 2017. Masih terdapat banyak perangkat desa yang bukan lulusan SMA sederajat dan telah melewati batas usia maksimal.(Yono).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berita Terbaru

To Top