Kebijakan pengupahan di berbagai belahan dunia selalu membawa dinamika tersendiri. Di Indonesia, angin segar baru saja berhembus setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penetapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar 6,5 persen secara nasional. Angka ini praktis menjadi acuan bagi Dewan Pengupahan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk merumuskan standar upah sektoral mereka. Harapannya, seluruh kepala daerah sudah bisa mengetok palu penetapan UMP dan UMK sebelum hari Rabu, 25 Desember mendatang.
Pemprov DKI Jakarta bergerak cepat merespons arahan tersebut. Melalui rapat bersama Dewan Pengupahan, diputuskan bahwa UMP Jakarta 2026 melonjak dari angka sebelumnya Rp5.067.381 menjadi Rp5.396.761. Teguh, selaku perwakilan berwenang, memastikan besaran baru ini akan segera ditandatangani dan efektif berlaku mulai Januari 2026. Menariknya, kenaikan ini tidak pandang bulu. Mereka yang berstatus pegawai baru dengan masa kerja kurang dari satu tahun juga dipastikan berhak mengantongi upah senilai Rp5.396.761 tersebut.
Realita Berbeda Pekerja Pertanian di Amerika Serikat
Berbanding terbalik dengan situasi di Jakarta, ribuan pekerja migran musiman di Amerika Serikat justru harus gigit jari. Sebuah aturan baru dari Departemen Tenaga Kerja AS kini mengizinkan para pemberi kerja untuk membayar pekerja pemegang visa H-2A lebih rendah sekitar 2 hingga 3 Dolar per jam. Syaratnya, pihak perusahaan harus menyediakan fasilitas tempat tinggal yang memang sudah diwajibkan oleh pemerintah federal.
Pemerintah setempat enggan menyebut kebijakan yang digaungkan sejak era pemerintahan Trump ini sebagai pemotongan gaji. Mereka lebih suka menggunakan istilah “penyesuaian kompensasi ke bawah”. Di atas kertas, tidak ada rincian potongan yang tertera pada slip gaji; nominal yang dibawa pulang pekerja sekadar menjadi lebih kecil. Liz Talbott, yang mengurus akuntansi untuk pekerja H-2A di Talbott Farms, Palisade, membenarkan hal ini dengan menyebutnya murni sebagai penyesuaian upah karena adanya fasilitas perumahan.
Dampaknya cukup terasa bagi sekitar 3.500 pekerja H-2A yang menggarap ladang dan kebun di Colorado. Tahun lalu mereka masih bisa mengantongi 17,84 Dolar per jam. Sekarang, angkanya merosot menjadi 15,16 Dolar. Angka ini tertolong oleh aturan upah minimum negara bagian Colorado yang mencegah gaji anjlok lebih parah. Di beberapa negara bagian lain yang tidak punya pelindung upah minimum serupa, bayaran pekerja migran ini bahkan bisa jatuh hingga menyentuh 9 Dolar per jam.
Respons Pengusaha dan Kekecewaan Buruh
Lantaran aturan federal ini sifatnya tidak mewajibkan penurunan gaji, reaksi para pemilik lahan pertanian pun terbelah. Sebagian memilih mengabaikan aturan itu dan tetap membayar penuh. Gwen Cameron, pemilik kebun Rancho Durazno di Palisade yang mempekerjakan 11 kru lapangan H-2A, menolak ikut memangkas gaji pekerjanya karena merasa bisnisnya masih bisa meraup untung. Sikap serupa juga diambil oleh Fortunate Fruit di Dominguez Canyon dan Topp Fruits di North Fork Valley yang memutuskan menahan upah di level tahun sebelumnya.
Di kubu seberang, ada pengusaha yang terang-terangan memanfaatkan aturan ini demi menekan ongkos produksi. Bruce Talbott, salah satu pemilik Talbott Farms yang 95 persen tenaga kerjanya mengandalkan visa H-2A, menyebut upah buruh menyedot 85 persen dari total biaya produksi buah persiknya. Ia merasa pemotongan ini masih masuk akal dan berdampak baik bagi industri. Menurutnya, para pekerja tetap merasa seperti memenangkan lotre saat bekerja di sana, mengingat mereka tidak punya pengeluaran lain selain makanan. Tahun ini, sebagian dari mereka bahkan akan menempati asrama baru berisi 24 unit yang bisa menampung 48 orang, sehingga mereka tetap leluasa mengirimkan 95 persen gajinya ke kampung halaman.
Tuxedo Corn di Montrose County, yang selama ini sangat menjaga reputasinya dalam memperlakukan pekerja dan tergabung dalam program nasional Fair Food Program, ironisnya ikut memilih opsi pembayaran upah yang lebih rendah ini. David Harold, yang mengelola bisnis tersebut bersama ayahnya, John Harold, mengaku tidak menikmati keputusan tersebut. Ia berdalih langkah ini semata-mata untuk menekan biaya operasional secara legal, bukan berarti ia tiba-tiba memungut biaya sewa tempat tinggal yang selama ini selalu digratiskan kepada pekerja.
Aturan Rumit Berujung Kebingungan
Banyak pekerja migran yang sama sekali tidak tahu-menahu soal penurunan upah ini sebelum berangkat. Iriana Medina Roy, direktur eksekutif La Plaza yang merupakan pusat bantuan pekerja migran di Palisade, menceritakan bagaimana para pekerja baru menyadari kenyataan pahit tersebut saat tiba di Konsulat Amerika di Monterrey, Meksiko, untuk menandatangani kontrak kerja sebelum naik bus ke AS. Kekecewaan pun memuncak, bahkan beberapa di antaranya langsung putar balik dan memilih pulang ke rumah. “Kerja ya kerja, tapi ini rasanya sama sekali tidak adil,” ungkap Medina Roy menirukan keluhan mereka.
Kekacauan informasi ini pada dasarnya berakar dari sistem Adverse Effect Wage Rate (AEWR), sebuah kerangka penyesuaian gaji berjenjang yang sangat rumit. Tujuan awal regulasi ini sebenarnya protektif, yakni untuk mencegah masuknya pekerja asing merusak standar upah dan kondisi kerja warga lokal AS. Penentuan angkanya mengharuskan pemerintah menetapkan tingkat gaji berdasarkan berbagai kategori keahlian, sembari memperhitungkan fakta bahwa pekerja lokal biasanya tidak mendapat fasilitas perumahan gratis layaknya pekerja migran. Sayangnya, penerapan formula rumit ini di lapangan justru menciptakan kebingungan dan memangkas penghasilan mereka yang selama ini menjadi tulang punggung sektor pertanian.